A Secret Weapon For reformasi intelijen

Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di era baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.

Period pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.

yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Melalui media massa intelijen bukan hanya bereaksi dan melakukan counter

Whilst formally faraway from coordination under Kemenkopolhukam, Mahfud emphasised that his ministry could however ask BIN for details. “For a minister, I normally get info from The pinnacle of BIN and infrequently request BIN to provide displays at ministerial conferences,” he explained.[three]

look at states that this chaos is a method of consolidating safety actors to test their position within the eyes from the civilian governing administration, and if the civilian governing administration asks for motion by the equipment, then You will find a negotiation concerning the weight of force for reform and what ‘could’ or ‘mustn't’ be completed.

Sebagai pengambil kebijakan pada level daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

It lacked, nonetheless, provisions for intelligence accountability and professionalism. For civil Modern society, the draft submitted for discussion in parliament would've precisely the same legitimacy as intelligence corporations and functions undertaken less than authoritarian rule.

It is feasible that a decree issued because of the minister to prohibit or dissolve a company may be challenged in the State Administrative Court (PTUN).

Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang klik disini dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.

Menarik untuk disampaikan bahwa intelijen memiliki kekhasan tersendiri, jangan diartikan intelijen bagian dari militer atau polisi.

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Inside the Soekarno era, the obstacle for your intelligence Group was with the BKI coordination system at the extent of institutional leadership (including the Head of your Legal professional Standard’s Office environment as well as Armed service Leadership) who weren't Energetic in technological coordination activities. In practice, leaders generally appoint officers not knowledgeable to make immediate choices or of small rank. Because of this, BKI, which was set up based upon Government Regulation no. sixty four of 1958, was only under a 12 months old. President Soekarno then fashioned BPI by way of Government Regulation no.

, although the pressure of The brand new federal government on the security equipment to beat this protection disturbance has strengthened, the actions taken are actually slow and sub-ideal.

, when dozens of armed police and Military officers pressured their way in, launching tear fuel, and assaulting the people. eleven inhabitants and legal professionals from Yogyakarta lawful help had been reportedly arrested and 9 Many others were injured.